Kenapa Harus Hijrah Ke Property Syariah

Berhijrah ke property syariah..

Properti syariah pada dasarnya adalah melakukan jual beli properti yang sesuai dengan sistem syariah islam, dimana di dalam proses jual beli properti terbebas dari akad riba, ghoror (ketidakjelasan), maisir (judi atau asuransi), akad zholim (akad yang memberatkan pada salah satu pihak).

Kenapa harus property syariah? Karena property syariah adalah solusi dalam semua permasalahan dalam transaksi property.

Beda property syariah dan property non syariah dari segi akad.

Perbedaan pertama yaitu property syariah terbebas dari transaksi ribawi. Riba adalah salah satu dari 7 dosa yang membinasakan , seperti  disebutkan dalah hadits Nabi Shalallahu alaihi wa sallam.

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, “Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan!”. Para shahabat bertanya, “Apa saja tujuh dosa itu wahai rasulullah?”.

Jawaban Nabi, “Menyekutukan Allah, sihir, menghabisi nyawa yang Allah haramkan tanpa alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, meninggalkan medan perang setelah perang berkecamuk dan menuduh berzina wanita baik baik” [HR Bukhari no 2766 dan Muslim no 272].

Orang yang dalam hidupnya selalu bertransaksi secara ribawi maka di dunia Allah Ta ala dan Rosul-Nya akan memeranginya, dan setelah mati akan di azab di dalam kuburnya, dan saat dibangkitkan akan dibangkitkan seperti orang gila (sempoyongan) dan saat di akhirat akan akan dimasukkan tubuhnya di neraka, naudzu billah..

Perbedaan kedua yaitu terbebas dari akad bathil (akad zholim) dalam perjanjiannya. Salah satu contohnya, seperti kita ketahui bahwa beberapa transaksi property non syariah akan melakukan denda atau pemotongan DP, bahkan sampai mengakibatkan hangusnya DP konsumen. Perjanjian ini dibuat sepihak dan bisa berakibat terjadinya pendzoliman kepada konsumen. Contoh lainnya adalah dengan melakukan penyitaan dan pelelangan rumah tersebut dengan cara yang salah saat terjadinya gagal bayar, dsb.

Perbedaan ketiga, yaitu terbebas dari akad ghoror. Ghoror adalah ketidakjelasan, baik dari segi legalitas, perijinan, spesifikasi dan kualitas property yang ditransaksikan, skema atau cara pembayaran dan juga waktu serah terima property tersebut. Dalam transaksi property syariah hal – hal ini semua akan dijelaskan dalam waktu akad sejelas-jelasnya sehingga para pihak yang bertransaksi akan merasa nyaman.

 

Beda property syariah dan property non syariah dari segi investasi bagian 1

Pada property syariah umumnya harga jual akan berbeda – beda tergantung waktu atau lama pembeli melakukan cicilan. Perbedaan harga jual ini timbul  berdasarkan margin yang ditentukan oleh pihak developer, dan margin tersebut umumnya adalah 8% – 10% pertahun.

Pada saat akad jual beli pembeli akan menentukan berapa DP yang akan dibayarkan begitu pula berapa lama waktu untuk membayar cicilan yang sesuai dengan kemampuan pembeli agar meminimalisir gagal bayar yang bisa dialami oleh pembeli, harga transaksi akan muncul dengan mempertimbangkan kondisi – kondisi seperti ini.

Dalil dari sistem transaksi ini adalah dari hadits rosulullah yang berbunyi :

 “Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan Abdullah bin Amru bin Al ‘Ash untuk mempersiapkan suatu pasukan, sedangkan kita tidak memiliki unta tunggangan, Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku untuk membeli tunggangan dengan pembayaran ditunda (tidak tunai) hingga datang saatnya penarikan zakat. Maka Abdullah bin Amru bin Al ‘Ash pun seperintah Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli setiap ekor unta dengan harga dua ekor unta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ad Daraquthni dan dihasankan oleh Al Albani) (3),dan “…maka aku beli seekor unta dengan dua/tiga ekor unta yang lebih muda yang dibayar setelah unta zakat datang. Tatkala unta zakat datang maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membayarnya” (HR Ahmad, sanad hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Arnauth)

Dalil lainnya juga adalah Fatwa Syaikh Abdul Azis bin Baz rahimahullahu berkata: “jual-beli kredit hukumnya boleh, dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat aqad, sekalipun jual-beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual-beli tunai…” (Majmu’ Fatawa Ibnu Baz , jilid XIX, hal 105)

Langsung saja studi kasus.

Misalkan si A membeli property syariah (sistem transaksinya secara syariah)  dan si B membeli property  non syariah dengan menggunakan pembiayaan KPR bank.

Harga rumah yang dibeli adalah sama yaitu Rp. 346.800.000 dengan DP yang sama juga yaitu  sebesar 30%.

Rincian yang di dapat si A adalah sbb :

Jika rumah tersebut dibayar dengan DP sebesar 30% dan diangsur :

selama 3 tahun maka harga rumah tersebut adalah 379juta dengan cicilan 8,1juta perbulan.

selama 5 tahun maka harga rumah tersebut adalah 399juta dengan cicilan 4,9juta perbulan.

selama 10 tahun maka harga rumah tersebut adalah 456juta dengan cicilan 2,9juta perbulan.

Kenaikan margin dalam ilustrasi diatas dibuat berdasarkan kebijakan masing – masing developer property syariah, dalam kasus ini kami sebagai developer mulia dan permata mulia residence umumnya mengambil margin sekitar 8 – 10%.

Rincian yang di dapat si B adalah sbb

Jika rumah tersebut dibayar dengan DP sebesar 30% dan diangsur :

Jika kredit selama  3 tahun maka cicilan perbulan tahun pertama adalah  7,9juta per bulan, lalu tahun berikutnya adalah  8,7juta perbulan, kalau ditotal, jumlahnya menjadi 407juta dan belum termasuk biaya administrasi KPR saat melakukan akad kredit.

Jika kredit selama  5 tahun maka cicilan perbulan tahun pertama adalah  5,16juta per bulan, lalu tahun berikutnya adalah  5,75juta perbulan, kalau ditotal jumlahnya menjadi 442juta dan belum termasuk biaya administrasi KPR saat melakukan akad kredit.

Jika kredit selama  10 tahun maka cicilan perbulan tahun pertama adalah  3,1juta per bulan, lalu tahun berikutnya adalah  3,7juta perbulan, kalau ditotal jumlahnya menjadi 540juta dan belum termasuk biaya administrasi KPR saat melakukan akad kredit.

 asumsi diatas menggunakan bunga bank 8,75% fix 1 tahun dan floating 13% tahun berikutnya bisa dicheck di www.btnproperti.co.id

asumsi diatas juga jika pembayarannya lancar dan tertib, sehingga terbebas dari denda yang bisa mengakibatkan bunga berbunga.

 

 

Beda property syariah dan property non syariah dari segi investasi bagian 2

Berikutnya beda antara properti syariah dan properti  non syariah jika terjadi kasus, pelunasan dipercepat maupun gagal bayar (kredit macet).

Untuk kasus pelunasan dipercepat, pada beberapa developer yang menjalankan sistem properti  syariah jika terjadi pelunasan yang dipercepat maka pembeli rumah tersebut akan mendapatkan diskon atau hadiah, diskon atau hadiah ini berdasarkan negosiasi yang timbul saat akan terjadi proses pelunasan dipercepat. Salah satu dasarnya dalil ini adalah berdasarkan  salah satu keputusan Majma’ al-Fiqhi al-Islami dalam muktamarnya ke-7 yang diselenggarakan di Jedah KSA, Dzulqa’dah 1412 H. Pada keputusan nomor 64, poin ke-4 dinyatakan, “Potongan pelunasan untuk pembayaran terutang, karena dibayarkan lebih cepat, baik atas permintaan kreditor maupun debitor, hukumnya boleh. Tidak termasuk dalam riba yang dilarang, selama tidak ada kesepakatan di depan. Selama keterkaitan antara kreditor dan debitor hanya 2 pihak (tidak ada pihak ketiga)” (Majallah al-Majma’, volume 6/1, hlm. 193)

Sumbernya adalah www.konsultasisyariah.com

Adapun untuk properti non syariah adalah jika terjadi pelunasan dipercepat maka pembelinya akan dikenakan penalty sebesar 1% – 3% dari sisa pokok hutang, dan ini tergantung kebijakan bank pemberi pinjaman.

Contoh kasus adalah misalkan si A yang mengambil property syariah selama 10 tahun dengan DP sebesar 104juta dan cicilan perbulan 2,9juta dengan total harga transaksi adalah 456juta (property ini kalau dibeli cash adalah 346juta dan cicil selama 3 tahun adalah 379juta), proses pembayaran telah dilakukan selama 3 tahun dan hendak dilunaskan pada tahun tersebut.

Maka Total uang yang telah dikeluarkan si A adalah +/- 208juta dan sisa hutang adalah +/- 247juta. Namun karena ada pelunasan dipercepat maka si A mendapatkan diskon sebesar +/- 76juta sehingga cukup membayar hutangnya senilai +/- 171juta yang setara dengan harga 379juta atau harga property dicicil selama 3 tahun.

*besaran diskon ini adalah hasil negosiasi antara kedua belah pihak, sehingga nilainya tidak mutlak.

Bagaimana hal jika ini terjadi pada property non syariah?

Si B membeli property seharga Rp.346juta dengan DP 30% atau sebesar 104juta dan cicilan perbulan sebesar 3,1juta perbulan di tahun pertama dan 3,7juta perbulan di tahun berikutnya.

Total uang yang telah dikeluarkan selama 3 tahun adalah +/- 230juta ditambah biaya administrasi KPR sebesar 4% (umumnya 5% ) dari nominal yang dibiayai, sehingga total adalah +/- 240juta.

Sisa hutang pokok pada tahun ke-3 (bulan ke-36) adalah +/- 194juta.

Penalty pelunasan dipercepat adalah 1% dari sisa pokok hutang sehingga nilainya adalah 1,9juta.

Jadi total uang dikeluar jika akan melakukan pelunasan adalah +/- 436juta.

Dan ini semua belum termasuk denda yang mengakibatkan bunga berbunga karena asumsi pembayarannya lancer.

Sumber bisa dicheck melalui simulasi KPR di www.btnproperti.co.id

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *